Kementerian Agama Republik Indonesia
PPID · Keterbukaan Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kab. Buton Utara PPID Kemenag Buton Utara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Layanan Informasi

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Prosedur penyampaian keberatan atas layanan informasi publik.

UU No. 14 Tahun 2008 Hari kerja, Senin–Jumat

Keberatan diajukan oleh pemohon atau pengguna informasi publik apabila layanan informasi tidak sesuai dengan ketentuan. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui PPID, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak:

  1. permohonan informasi publik ditolak;
  2. informasi berkala tidak disediakan;
  3. informasi serta merta tidak diumumkan;
  4. informasi tersedia setiap saat tidak disediakan;
  5. permohonan informasi publik tidak ditanggapi;
  6. permohonan informasi publik tidak dipenuhi;
  7. permohonan informasi publik dipenuhi tetapi tidak sesuai;
  8. biaya yang dikenakan tidak wajar; atau
  9. penyerahan informasi tidak sesuai dengan permohonan.

Alur Pengajuan Keberatan

  1. Pengajuan. Pemohon menyampaikan keberatan melalui formulir daring pada laman ini, email, surat, atau langsung di meja layanan, dengan menyertakan nomor tiket permohonan.
  2. Pencatatan. PPID mencatat keberatan dan memberikan tanda terima.
  3. Penelaahan. Atasan PPID menelaah keberatan bersama PPID dan unit penguasa informasi.
  4. Tanggapan. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima.
  5. Tindak lanjut. Apabila keberatan dikabulkan, informasi disampaikan kepada pemohon. Apabila tetap tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi.
Dasar hukum

UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37; PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 41 sampai dengan Pasal 46; PERKI Nomor 1 Tahun 2021.

WhatsApp